Referensi aktual mapj Majene,Sul-bar Majene-Anggota Dewann Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat dari Fraksi Partai Demokrat,Andi Nurul Fathiyah, S.H., M.Kn
kembali hadir di tengah-tengah masyarakat dalam agenda reses yang Dilaksanakan pada Minggu,malam 22 Februari 2026 di Gedung assamalewuang Kabupaten Majene,
Kegiatan ini merupakan tujuan utama menjaring informasi menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Dalam pelaksanaan kegiatan reses ini ,Andi Nurul Fathiyah, S.H., M.Kn didampingi anggota DPRD kabupaten Majene fraksi partai democrat Anriani, dan Ketua PSC 119 Kabupaten Majene, Aslan, serta tokoh masyarakat,
Anggota DPRD provinsi Sulawesi Barat ,Andi Nurul Fathiyah, S.H., M.Kn.diwakili oleh ketua PSC 119..Aslan menyampaikan “bahwa dalam agenda reses ini dihadiri dua lingkungan yaitu : lingkungan panggalo dan lingkungan copala.
Reses tersebut dimanfaatkan sebagai wadah dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi. Dalam pertemuan itu, persoalan akurasi data desil penerima bantuan sosial menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga.
Masyarakat mengeluhkan ketidaksesuaian data ekonomi mereka. Sejumlah warga menilai kondisi mereka masih layak masuk dalam kategori desil satu hingga lima, namun dalam pendataan justru tercatat berada pada desil enam. Akibatnya, mereka tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah.”ucap ketua PSC 119 Majene
Kata,dia persoalan desil menjadi aspirasi paling dominan yang disuarakan warga karena berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat terhadap program bantuan.
Banyak warga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi mereka seharusnya masuk desil satu sampai lima, namun dalam data tercatat di desil enam. Hal ini menyebabkan bantuan sosial tidak mereka terima,” ungkapnya
“Terutama isu yang paling banyak disoroti warga adalah penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan secara tiba-tiba.masyarakat yang kepesertaannya tidak aktif dapat kembali melapor untuk dilakukan pendataan ulang. Nantinya, warga akan dikategorikan dalam Desil 1–5 yang ditanggung pemerintah pusat, maupun Desil 6 yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.”Tuturnya
Akibat perubahan Data desil masyarakat, tahun 2025/ 2026 telah menyebabkan terhentinya bantuan sosial (bansos) kepada warga hal ini terjadi karena pemerintah pusat melakukan pembaharuan data sistematis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
“kami sementara melakukan pendataan terus, jika tiba-tiba ada warga yang sakit jangan segan dan malu untuk menyampaikan informasi ke PSC 119 kami akan langsung untuk cek, warganya dikategorikan desil berapa, kemudian kita reaktipasi ulang,yang penting masyarakat sedang dirawat inap, Puskesmas atau rumah sakit.” ungkapnya
Untuk itu” Andi Nurul Fathiyah berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ketingkat provinsii “Kita tidak ingin ada masyarakat yang kehilangan akses bansos ataupun layanan kesehatan. persoalan ini agar hak-hak masyarakat tetap terpenuhi,
Reses bukan sekadar pertemuan, tetapi wadah untuk memastikan suara rakyat benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan dan program pemerintah,”pungkasnya
