Pangkep-ReferensiAktualmapj.com -Terkait proses persidangan gugatan penetapan harga ganti rugi pembebasan Rel Perkretaapian yang di dampingi kuasa Hukum, Lembaga Bantuan Hukum. Masyarakat Anti Penyalagunaan Jabatan (LBH.MAPJ) dinilai tidak transfaransi hingga menimbulkn kekecewaan kepada masyarakat, bahkan disinyalir ada mafia tanah yang membackup kasus tersebut. Rabu (19/1/2022.
Dalam lanjutkan gugatan pengadilan Pangkep atas nama pihak penggugat (pemilik lahan) melalui Kuasa Hukum.YLBH. Lmapj .Bantuan Hukum. Menghadiri sidang gugatan merasa kecewa dalam persidangan.
Betapa tidak, Pihak Tergugat 2 dan 3. 4. Hadir.dan Tergugat 1. Aprisial KJPP. Jasa penilai Pablik tidak pernah menghadiri panggilan sidang di pengadilan negeri Pangkep.dan Barru. tentang gugatan penetapan harga ganti Rugi pembebasan Rel Perkretaapian Kab pangke, Maros dan Barru.Sulawesi selatan,” kata Natsir
Lanjut, penetapan. oleh Aprisial KJPP di duga secara sepihak karena tidak melibatkan pimilik lahan masyarakat. Sehingga masayarakat Mengklaim pembabasan lahan Rel Perkretaapian. Belum ada pembebasan lahan masyarakat.Hal ini menjadi presiden Buruk bagi para penegakan Hukum.
Anehnya lagi gugatan sidang penetapan pembebasan Rel Perkretaapian di Kab. Barru pada tanggal .11 Januari 2022. Hari Selasa. jam.14.wita dilaksanakan sidang pertama namun yang hadir sidang hanya Tergugat.(2) Kanwil BPN Sulsul. Tergugat (4) Balai Perkretaapian Sulsel. Tergugat 3 dan 1. tidak hadir pada pembukaaan Sidang. sidang ditundah dua Minggu kedepan.
Dugaan Masyarakat kab Barru, Pangkep dan Maros sepertinya ada Permainan Mafia tanah dan mafia hukum dalam Anggara proyek Rel Perkretaapian. Sulsel.” kata masyarakat dengan nada kesal.
“Dimohon Bapak Prisiden RI. Joko Widodo.Kapolri. Bersama Jajarannya .Kapolda Kapolres di Sulsel dan KPK. Pusat, mohon diusut tuntas Dugaan Mafia tanah dan Mafia Proyek Perkretaapian yang menimbulkan kerugian Negara dan masyarakat.
Dalam kasus ini LMAPJ, YLBH. Bantuan Hukum dan media cetak, online. Referensi Aktual, Polri dan TNI. Sebagai Lembaga tetap mengawal hingga tuntas. Sesuai peraturan pemerintah .tentang Ormas.Lsm. no 57. Tahu 2013. dan UU 18 tahun 2003.tenteng Advokat, konsultan hukum, pengacara, penasehat hukum. Disebut ADVOKAT. (Tim/T.T.)
