NUNUKAN-Kaltara(ReferensiAktualLmapj.com)18/07/2023. Sisa lebih pembiayaan anggaran ( Silpa) tahun anggaran (TA) 2022 mencapai Rp121,58 miliar.DPRD Nunukan beri sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.
Anggota Banggar ( Badan Anggaran) DPRD Nunukan, Hamsing mengatakan adanya Silpa sebesar Rp121,58 miliar menandakan bahwa pemerintah daerah dapat merencanakan program dan kegiatan lebih matang lagi.
Hamsing menyarankan agar setiap OPD dalam menyusun rencana kegiatan didahului dengan sebuah perencanaan yang terkoordinasi.
“Alokasi anggaran bagi OPD juga disusun sesuai skala prioritas dan kinerja OPD yang bersangkutan. Sehingga ke depan bagi OPD yang memiliki kinerja yang baik, akan diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku,” kata Hamsing kepada TribunKaltara.com, Senin (17/07/2023), pukul 14.00 Wita.
Hamsing berharap opini WTP yang diraih Pemkab Nunukan 8 kali berturut-turut ini dapat dipertahankan seiring dengan perbaikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Tentu harus dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Termasuk tetap mengedepankan azas efektifitas dan efisiensi sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat tepat sasaran,” ucapnya.
Hamsing menyampaikan sejumlah catatan kepada Pemkab Nunukan. Pertama, berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Ia berharap Pemkab Nunukan dapat memanfaatkan PAD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu cara adalah dengan peningkatan target PAD,” tambahnya.
Kedua, Hamsing menuturkan Pemkab Nunukan perlu mendorong peningkatan kualitas, kapabilitas dan kuantitas tenaga pengajar di seluruh wilayah.
Hal tersebut dalam rangka implementasi instruksi Presiden terkait kurikulum merdeka belajar.
Ketiga, permasalahan yang terjadi di masyarakat, utamanya yang berdampak kepada kelompok masyarakat atau pribadi, agar diselesaikan langsung oleh Pemkab Nunukan melalui dinas terkait atau diselesaikan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa
Kemudian, bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan, sehingga perlu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di rumah sakit.
“Petugas pelayanan maupun ruang-ruang pelayanan harus lebih representatif. Termasuk perhatian kepada dokter yang berada di luar pulau Nunukan. Perhatikan sarana tranportasi untuk mobilitas dalam melaksanakan pelayanan,” tutur Hamsing.
DPRD Kabupaten Nunukan juga mengingatkan kepada Pemkab agar tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi-fungsi aset.
Khususnya untuk kebutuhan mobilitas masyarakat, agar tetap difungsikan melalui penganggaran, peningkatan, dan pemeliharaan aset.
“Tolong perhatikan dan cari solusi terkait stabilitas harga komoditi unggulan, seperti sawit dan rumput laut. Biar perekonomian masyarakat dan juga petani lebih sejahtera,” ungkapnya
Penulis:Sitti Syamriyani
Editor:Uphy
